LMAPJ DESAK PENGAWASAN KETAT PROYEK RP14,9 MILIAR PENGENDALIAN BANJIR WALENNAE-CENRANAE. "UANG RAKYAT JANGAN SIA SIA"

KOMPASTIMURNEWS.COM  WAJO, KompasTimurNews.Com – Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Walennae – Cenranae senilai Rp14.948.719.000 yang dikerjakan BBWS Pompengan Jeneberang mulai disorot. Proyek APBN 2026 yang dikerjakan PT. Sarjis Agung Indrajaya / SAI selama 180 hari kalender itu diminta diawasi ketat oleh masyarakat.

Ketua LMAPJ Kabupaten Wajo, Hermanto Buroncong alias Anta Brc menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir. Namun dukungan itu harus diimbangi pengawasan agar hasilnya tidak sia-sia.

"Ini menyangkut keselamatan ribuan warga bantaran sungai Walennae-Cenranae yang tiap tahun jadi korban banjir. Jangan sampai proyeknya asal jadi," tegas Anta Brc, Rabu (13/8/2026).

LMAPJ menyoroti 3 poin penting:

1. Transparansi Kontraktor  

LMAPJ meminta BBWS Pompengan Jeneberang membuka secara terbuka proses lelang, hasil klarifikasi, dan pakta integritas PT. SAI. Sebab, menurut informasi yang beredar, PT. SAI pernah diduga masuk daftar hitam pada proyek infrastruktur sebelumnya. 

"Kalau benar, ini pertanyaan besar. Bagaimana bisa lolos tender? Jangan sampai 'ayam sakit' dipaksa bertelur," katanya.

2. Mutu Pekerjaan  

Dengan nilai Rp14,9 miliar, LMAPJ meminta Konsultan Supervisi CV. Meuthia Multi Konsultan bekerja independen. Spek material batu, volume timbunan, dan metode kerja harus sesuai kontrak. 

"Masyarakat sudah kapok. 2 tahun kemudian tanggul jebol, bronjong hanyut. Dari pantauan lapangan sudah ada penimbunan batu. Awasi betul, jangan ada kongkalikong," ujarnya.

3. Waktu Pelaksanaan  

Waktu 180 hari kalender dinilai mepet dan rawan bentrok musim hujan. Jika dikebut, dikhawatirkan mutu dikorbankan. 

"Kami minta progres harian dipublikasikan. Papan informasinya juga harus update, bukan cuma dipasang di awal lalu dibiarkan," desak Anta Brc.

LMAPJ berharap BBWS, kontraktor pelaksana, dan konsultan supervisi berkomitmen penuh. "Uang Rp14,9 miliar itu uang rakyat. Harus dipertanggungjawabkan dengan hasil yang benar-benar bisa melindungi warga," tutupnya.

[ TIM.]